AREA II

PENATAAN TATALAKSANA

 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai: 

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Tinggi Agama Bali menuju WBK
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Klungkung Kelas IImenuju WBK.
3. Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bali melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
2. Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
3. Membuat SOP inovasi

            Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi

1. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.

          Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.

1. Melakukan evaluasi SOP
2. Membuat laporan hasil evaluasi SOP
3. E-Office

Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

• sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas
• sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

            Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.

1. Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP
2. Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube).

            Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.

1. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring
2. Keterbukaan informasi publik.

            Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi:

• Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses
• Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

1. Monitoring dan evaluasi.

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO.		RUANG LINGKUP	DATA DUKUNG
1.	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
	a.	Terdapat Bisnis Proses Manajemen, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	LIHAT DOKUMEN
	b.	Terdapat SOP Manajemen, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan	LIHAT DOKUMEN
	c.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Agama Klungkung	LIHAT DOKUMEN
2.	E-Office
	a.	Terdapat Aplikasi SIPERS untuk tata persuratan, Aplikasi BUku Tamu Elektronik, Aplikasi SIPP untuk Perkara,  aplikasi  SIMPEG untuk Kepegawaian, RKAKL untuk Anggaran, SAS,SAIBA untuk Keuangan, Komdanas untuk keseluruhan.	LIHAT DOKUMEN
	b.	Terdapat Aplikasi SIPERS dan SIKEP	LIHAT DOKUMEN
	c.	Terdapat Touch Screen untuk melihat perkara, Mobile SIPP untuk perkara	LIHAT DOKUMEN
	d.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	LIHAT DOKUMEN
3.	Keterbukaan Informasi Publik
	a.	Terdapat SK KPTA Bali tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT DOKUMEN
	b.	Terlaksananya Monev Keterbukaan Informasi	LIHAT DOKUMEN

 

 

 

 

"S I G A P"

 

"Sinergis Informatif Gesit Akuntabel Profesional"